Dunia Sebut Aceh Terlalu Cepat Menyerahkan Senjata

Dunia Sebut Aceh Terlalu Cepat Menyerahkan Senjata

Artikel Jason ditutup dengan satu nasehat terbaik, bagi para pemberontak di seluruh dunia: jangan serahkan senjata kalian sebelum segala sesuatuya jelas. Implikasinya sangat menyedihkan.

Dunia Sebut Aceh Terlalu Cepat Menyerahkan Senjata

Don’t Lay Down Your Arms, Aceh Edition.” Jangan serahkan senjata anda, Begitulah ungkapan Jason Sorens memberi judul tulisannya yang dipublikasikan kemarin, pada tanggal 21 Agustus 2014. Jason merupakan peneliti dari Dartmouth College: perguruan tinggi swasta di Hanover, Amerika Serikat. Ia baru saja menyelesaikan penelitian tentang federasi dan desentralisasi di negara berkembang. Salah satu perhatiannya adalah kasus Aceh.

Judul itu terasa menyentak, jika tak mau disebut ekstrem. Dari sudut pandang pemerintah Indonesia, barangkali akan disematkan label provokatif. Bagaimana tidak, Jason Sorens menyimpulkan, meskipun Aceh berstatus otonomi khusus sejak perjanjian damai diteken pada tanggal 15 Agustus 2005, namun nyatanya, hingga saat hak-hak Aceh sebagai daerah otonom masih ditahan-tahan oleh Pemerintah Pusat (jakarta). Padahal, damai memasuki tahun ke sepuluh. Yang paling kasat mata, meski MoU Helsinki menyebut Aceh berhak untuk mendapatkan 70 persen dari hasil kekayaan alamnya, nyatanya hingga saat ini pusat masih tawar-menawar meminta bagi hasil 50:50.

Aceh bahkan tak berhak menikmati pajak sendiri. Ini berarti otonomi Aceh jauh lebih sedikit dari, katakanlah, apa yang dinikmati oleh Rhode Island. Satu-satunya yang dinikmati Aceh adalah hak membentuk partai lokal,” ditulis oleh Jason.

“Secara sepihak pemerintah Republik Indonesia mengkhianati mantan pejuang GAM dalam hal kebijakan ekonomi disertai ancaman eksplisit: terima "aturan kami", atau kami ambil kembali.” Bagaimana hal tersebut bisa terjadi? ” Sederhana: pemberontak turun dari gunung serta menyerahkan senjata mereka sebelum undang-undang otonomi diselesaikan. Bahkan, GAM tak bisa melakukan apapun untuk membalas pengkhiatan pemerintah, tambah Jason.

Jika merunut pada proses perjanjian damai, Jason memang benar. Usai MoU Helsinki diteken, berlanjut dengan penyerahan senjata GAM dan penarikan tentara Indonesia yang dilakukan secara bertahap. Setelah itu, barulah Undang-Undang Pemerintahan Aceh digodok. Ini pun tidak sepenuhnya sama dengan MoU Helsinki. Ada debat panjang sebelum akhirnya UUPA disahkan di parlemen.

Maka artikel Jason ditutup dengan satu nasehat yang sangat menyentuh bagi para pemberontak di seluruh dunia: jangan serahkan senjata anda sebelum segala sesuatuya jelas. Implikasinya menyedihkan!

Dua tahun terakhir ini, ketika para pimpinan GAM duduk di puncak Pemerintahan Aceh, kita bisa menyaksikan sendiri apa yang disebut Jason menyedihkan itu. Lihatlah, bagaimana Gubernur Aceh Zaini Abdullah dengan nada putus asa berkata dalam sebuah forum di Jakarta, awal bulan ini,”damai telah kita sepakati, mimpi memerdekakan Acehpun sudah kami lupakan. Senjata tentang GAM sudah kita potong bersama-sama. Apalagi yang harus kami korbankan supaya turunan UUPA dapat dikeluarkan?

Kalimat tersebut tentu tidak lahir dari ruang kosong. Sudah berkali-kali Pemerintah Aceh bolak-balik ke pusat Jakarta menuntut haknya sebagai yang dijanjikan ketika Aceh menerima Otonomi Khusus. Padahal, ketika perjanjian tersebut diteken, yang dibayangkan adalah Aceh punya pemerintahan sendiri, self goverment, serupa dengan daerah otonom lain di dunia. Katakanlah seperti negara Macau atau Hongkong di China. Nyatanya, hingga sampai saat ini persoalan bendera saja tak kunjung usai. Ini belum lagi kita bicara tentang butir perjanjian lain yang menyebutkan Aceh berhak mengatur suku bunga bank sendiri.

Yang lebih menyedihkan lagi, ketika Aceh menuntut hak-hak politik ini, Jakarta membenturkannya dengan isu kesejahteraan. Seolah-olah Pemerintah Aceh lebih peduli bendera daripada kesejahteraan rakyat. Padahal, logika anak kecil pun tau, hak kesejahteraan tersebut tersimpan dalam bagi hasil 70:30 persen yang tak kunjung diwujudkan. Tentu saja tanpa mengenyampingkan, pengelolaan dana oleh Pemerintah Aceh juga tak fokus arahnya kemana. Tapi itu soal lain.

Ketika isu bendera memanas pada tahun lalu, barulah pemerintah pusat menggelar pertemuan membahas tentang Aceh. Lalu ketika isu bendera sudah meredup, pembahasan tentang Aceh kembali menghilang di Pusat Jakarta.

Membaca Jason, saya sangat teringat dengan pertemuan pada suatu sore dengan delegasi pemerintah Filipina serta pemberontak Bangsamoro sebelum mereka meneken perjanjian damai pada akhir bulan Maret lalu. Pertemuan itu berlangsung di sebuah warung kopi di kota Banda Aceh. Saat itu, mereka datang ke Aceh untuk menelisik apa yang diperoleh Aceh setelah GAM merelakan senjatanya dipotong-potong.

Kami ingin mengetahui apa saja persoalan yang muncul di Aceh sebelum kami menandatangani perjanjian perdamainan,” kata perwakilan Bagsamoro kepada saya sore itu.
Pesan dari kalimat itu sangat jelas: mereka tak ingin ditipu setelah perjanjian diteken.
Kita tahu perjanjian damainya Aceh diteken dengan tergesa-gesa setelah bencana tsunami mahadahsyat yang menimpa aceh. Pimpinan GAM, meski awalnya ragu-ragu, berupaya percaya pada janji Indonesia.

Kita percaya perdamaian adalah langkah yang tepat. Tapi yang paling tepat adalah seharusnya memastikan perjanjian yang disepakati benar-benar dijalankan.
Kita sangat menghormati Jusuf Kalla sebagai inisiator terjadinya perdamain di Aceh. Tapi di mata saya, JUsuf Kalla adalah tukang PHP. Pemberi harapan palsu, kata anak muda sekarang. Satu kalimat Jusuf Kalla yang masih membekas di benak saya,”yang paling penting, bikin mereka teken dulu, urusan nanti belakangan.”
Kini, 10 tahun sudah berlalu, “urusan nanti belakangan” itu tak kunjung selesai.
sumber: achehmedia.wordpress.com

Artikel terkait:
loading...

Artikel Portal Fia Lainnya :

0 komentar:

Post a Comment

Copyright © 2016 Portal Fia | Powered by Blogger